Mobil Yang Dipinjam Wartawan Dirampas Debt Collector

Redaktur / Editor author photo
Korban, GA lagi membuat
laporan ke Polda Banten @2019, red
Koinrakyat.com - Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector kali ini menimpa seorang wartawan atau Jurnalis yang berinisial GA di Kota Cilegon. Selasa (6/8).

Korban yang pada saat itu telah menemui rekannya yang bernama Rudi dari Jakarta di salah satu penginapan di Kota Cilegon tiba-tiba dihadang kendaraan saat korban yang akan keluar gerbang. Tanpa banyak basa-basi para debt collector yang berjumlah 8 orang melakukan pemaksaan kepada korban untuk keluar dari mobil dan meminta korban untuk masuk ke dalam mobil para debt collector dengan cara memaksa.

Sedangkan korban yang tidak tahu akan persoalannya sebab kendaraan yang dipakai bukanlah milik korban akan tetapi milik remnants. Akhirnya korban berupaya melakukan perlawanan terhadap debt collector namun dengan hanya seorang diri akhirnya korban kalah jumlah dengan para debt collector yang berjumlah kurang lebih 8 orang.

Saat dikonfirmasi Wartawan, Kamis (8/8), korban yang berinisial GA mengatakan bahwa para debt collector tersebut berasal dari PT Andalan Finance. Serta pokok persoalannya pun tidak tahu. 

Sebab, katanya, ia hanya sebatas meminjam kendaraan dari teman. "Adapun pemilik kendaraan menunggak angsuran itu bukan urusannya dengan saya dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap saya. Kita sudah melakukan upaya hukum. Dan saat ini perkaranya sudah saya laporkan kepada pihak kepolisian Polda Banten. Kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjutnya. Karena saya yakin pihak kepolisian akan menegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Saat dimintai tanggapannya Saeful Bahri Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) meminta aparat hukum baik jajaran POLDA Banten dan sekitarnya agar dapat menindak tegas dugaan premanisme dalam eksekusi unit dilapangan. Karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, jadi semuanya diatur dalam hukum, mengingat hutang piutang mungkin harus ada putusan pengadilan. Jika memang itu ada perintah dari Industri Keuangan Non Bank PT Andalan Finance, maka harus dilakukan penyelidikan apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan eksekusi tersebut. 

"Berdasarkan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, ada lima pasal mengatur tata cara pembebanan jaminan fidusia yang mesti dilakukan Perusahaan Pembiayaan Pasal 50 Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi dibidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan. Agar kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat," Saeful. [red]
Komentar Anda

Terima kasih sudah berkomentar di Media Online Mitra Pers. Saran dan kritikan anda akan menjadi acuan untuk kemajuan media ini.

Berita Terkini