Terkait Penjaringan Anggota Dewan Pers, Ini Kata Sekber Pers Nasional

Redaktur author photo
Para Ketua 9 Organisasi Pers Indonesia
Koinrakyat.com - Terkait dengan kejanggalan saat proses penjaringan calon anggota Dewan Pers baru-baru ini, sehingga mengundang protes keras dari Ibnu Mazjah salah seorang calon anggota Dewan Pers bergelar doktor ilmu hukum karena dianggap cacat administrasi membuat jengkel 9 (Sembilan) organisasi pers nasional yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia.


Sebelumnya, Sekretariat Bersama Pers Indonesia didirikan pada tanggal 11 Juli 2018, dengan Akte Notaris Sekber Pers Indonesia Nomor 234 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh H Harjono Moekiran SH, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Menkumham RI Nomor AHU-0009406.AH.01.07 tahun 2018.

[CUT]

Wilson Lalengke, Ketum Sekber Pers Nasional Angkat Bicara Terkait Penjaringan Anggota Dewan Pers
Dalam pertemuan tersebut, Rabu (14/11), Ketua Sekretariat Bersama Pers Indonesia, Wilson Lalengke S.Pd M.Sc MA, dalam siaran persnya mengatakan, "Eksistensi lembaga Dewan Pers yang terus menuai kontroversi di kalangan insan pers tanah air kini semakin terlihat jelas kejanggalanya ketika proses penjaringan calon anggota Dewan Pers baru-baru ini. Dimana, mengundang protes keras dari Ibnu Mazjah salah seorang calon anggota Dewan Pers bergelar doktor ilmu hukum karena dianggap cacat administrasi," ucapnya.

Selain itu, lanjut Wilson yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia mengatakan bahwa keabsahan legalitas Dewan Pers, mulai dari tahapan penjaringan, pemilihan anggota, pengajuan ke presiden, sampai pada penetapan anggota Dewan Pers melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ternyata dinilai cacat hukum.

Bahkan, Praktisi hukum Dolfie Rompas SH MH secara tegas menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon anggota Dewan Pers.

"UU Pers tidak mengatur pihak mana yang berhak atau bertanggung-jawab dalam mengajukan nama-nama calon anggota Dewan Pers ke Presiden Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian keabsahan legalitas SK pengangkatan anggota Dewan Pers melalui suatu Surat Keputusan Presiden dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas," tegas Dolfie Rompas SH MH.

[CUT]
Sekretaris Sekber Pers Nasional Saat Diwawancarai Awak Media Usai Konferensi Pers
Alhasil, pada pertemuan tersebut merumuskan beberapa hal. Dimana, perumusan tersebut disampaikan melalui siaran persnya, yaitu :

1. Menilai keberadaan kepengurusan Dewan Pers selama ini cacat hukum, dan dapat dikategorikan illegal, karena proses pemilihan anggota lembaga tersebut tidak jelas atau belum diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers maupun peraturan lainnya.

2. Menolak keberadaan kepengurusan Dewan Pers yang ada saat ini dan calon kepengurusan berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh Dewan Pers karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

3. Menolak penggunaan anggaran negara (APBN) oleh kepengurusan lembaga Dewan Pers selama ini dan yang akan datang sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung untuk melakukan audit, pemeriksaan keuangan, dan tindakan lanjutan yang diperlukan terhadap kepengurusan Dewan Pers selama ini, khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan melalui APBN.

5. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan kepengurusan lembaga Dewan Pers periode 2016-2019, dan tidak mengeluarkan Penetapan Kepengurusan Dewan Pers yang baru sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

6. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk sesegera mungkin melakukan revisi, perbaikan, dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, baik melalui Amandemen UU maupun pembuatan UU Pers yang baru.

[rilis]
Komentar Anda

Berita Terkini