Bambang, Ketua KWRI Berkomentar Soal Lelang Di Dinas PUPR

Redaktur / Editor author photo
Bambang S, Ketua KWRI Langkat
Koinrakyat.com - Kisruh yang terjadi berapa tahun belakangan ini sepertinya tidak menjadi pembelajaran bagi Dinas PUPR Kabupaten Langkat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dan seperti menutup mata seolah-olah tidak mengetahui kondisi permasalahan yang terjadi.  

Dibawah kepemimpinan Ir Julius Ginting, kondisi Dinas PUPR semakin memprihatinkan dan bisa dilihat dari besarnya temuan-temuan oleh BPK RI terhadap kegiatan proyek pada tahun anggaran 2017 yang nilainya tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 

Selain itu, setiap tahunnya juga selalu terjadi demonstrasi oleh para pelaku usaha konstruksi di Kabupaten Langkat atas kebijakan-kebijakan yang diambil Kepala Dinas yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. 

Dari pantauan awak media, pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR mengindikasikan bahwa tidak perduli dan tidak mau tau pada aturan dan memang bukan rahasia umum Sang Kepala Dinas memiliki kedekatan secara emosional dengan Institusi Kejaksaan dimana sang istri merupakan salah satu petinggi di Institusi tersebut. 

Berbagai macam cara Kadis PUPR Langkat menekan ULP untuk memenangkan paket proyek yang di tenderkan.

Ketika dikonfirmasi kepada ULP mengatakan, "Sangat luar biasa kewenangan mereka menginterfensi kami, dalam pelaksanaan proses pelelangan di ULP, seharusnya ULP memperoses berdasarkan surat permohonan dari Dinas terkait," ujarnya, Kamis (29/11).

Menurut Ketua KWRI Langkat Bambang S mengatakan, "Hal ini merupakan tindak pidana yang sangat luar biasa dilakukan oleh Dinas PUPR. Semoga para penegak hukum tidak menutup mata dan melakukan penyidikan terhadap Kepala Dinas, PPK dan ULP sehingga ke depan Negeri Bertuah ini bisa menjadi lebih baik," tegasnya. 

Kuat dugaan, kata Bambang, Kadis PUPR Langkat tak Transfaran dan main curang serta mengintimidasi pihak ULP agar memenangkan salah satu proyek raksasa yang ia tunjuk.

Bambang S meminta KPK turun ke Langkat untuk mengawasi jalannya proses tender di unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa.

Selain itu, ia menuding pihak PURP Langkat serta unit pengadaan (ULP) barang dan jasa Kabupaten Langkat diduga bermain curang dalam proses lelang proyek APBD Tahun 2018.

Ketua DPC Komite Wartawan Repormasi Indonesia (KWRI) mengatakan bahwa Kadis PURP Langkat dan ULP Langkat di duga telah bersekongkol dengan beberapa perusahaan kontraktor dalam lelang proyek.

Dikatakanya, kadis PUPR dan pihak ULP Langkat juga dinilai tidak transfaran dalam proses lelang.

"Banyak monopoli, 1 perusahaan bisa menang 5-7 paket. Malah kerap juga terjadi tender ulang dalam waktu dekat, 2 bahkan terakhir 4x," beber Bambang.

Terakhir ia juga meminta Bupati Langkat agar secepatnya mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang independent dan sesuai disiplin ilmu. 

"Upaya ini juga dapat menimalisir penyalah gunaan wewenang dalam proses untuk mempercepat pembangunan Daerah Kabupaten Langkat," tambah Bambang S. [harianfikiransumut]
Komentar Anda

Terima kasih sudah berkomentar di Media Online Mitra Pers. Saran dan kritikan anda akan menjadi acuan untuk kemajuan media ini.

Berita Terkini